Pimpin Apel Pagi Pegawai, Kalapas Tembilahan Ingatkan Ini Kepada Seluruh Jajaran

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menggelar Apel Pagi Pegawai, Senin (20/02/2023). Bertempat di Halaman Lapas Tembilahan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Hari Winarca bertindak selaku Pembina Apel serta Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi Vendra Hermawan didapuk menjadi Pemimpin Apel pada kesempatan ini.

“Pada kesempatan ini saya tegaskan kepada seluruh jajaran bahwasannya selama saya dan Tim Pembangunan ZI Lapas Tembilahan melaksanakan studi tiru yang sudah terjadwal agar selalu ‘stand by’ dan dapat menggantikan sementara posisi yang ditinggalkan demi kondusifitas Lapas Tembilahan yang selalu terjaga baik, ” tegas Hari Winarca dihadapan seluruh Peserta Apel.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Tertib Acara Apel yang berisikan pembacaan Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan, Kode Etik Pegawai serta Amanat Pembina Apel diikuti oleh Pejabat Eselon IV (Empat) dan Eselon V (Lima) serta seluruh Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Seluruh Pegawai tampak dengan lantang mengikuti pembacaan Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan yang dibacakan oleh Petugas Apel.

“Laporkan segala hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tusi, sehingga apabila nantinya ada kendala atau permasalahan dapat diketahui pada kesempatan pertama, ” tambah Hari Winarca.

Baca juga: Hari Ini, Aksi Damai Tuntut Non Aktif Tiga Hakim PN Palangka Raya

Menutup amanatnya, Kalapas mengingatkan agenda yang akan digelar tepat setelah Apel Pagi Pegawai yakni Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Tembilahan.

“Pagi ini kita akan menggelar perekaman KTP Elektronik bagi Warga Binaan bersama Disdukcapil Inhil, hal ini bertujuan untuk memastikan WBP memiliki NIK dan mendapatkan hak pilih Pemilu tahun 2024. Semoga kegiatan nantinya berjalan dengan baik dan lancar, ” ujarnya.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang